TALAUD, ObjekBerita.id — Berada di wilayah kepulauan terluar Sulawesi Utara yang berjarak 270 kilometer dari Kota Manado tak menyurutkan langkah Samuel Naibaho, S.H., M.H. untuk menegakkan hukum.
Sebagai Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Talaud, sosoknya kini tengah menjadi sorotan publik.
Nama pria kelahiran Bengkulu, 25 Februari 1992 ini belakangan mencuat setelah memimpin penyelidikan kasus dugaan korupsi dana desa yang melibatkan 9 kepala desa di Kabupaten Kepulauan Talaud.
Perjalanan karier Samuel di korps adhyaksa terbilang dinamis.
Ia pertama kali dilantik menjadi Jaksa di Kejari Rote Ndao, NTT pada tahun 2022, sebelum akhirnya dimutasi ke bumi Sulawesi Utara pada tahun 2025.
Menghadapi tantangan geografis Talaud yang hanya bisa diakses dengan kapal laut atau penerbangan perintis, Samuel justru merasa bersyukur.
“Senang bisa bertugas di Sulut karena banyak pengalaman baru yang didapatkan. Dan memang sebagai jaksa, di mana pun ditugaskan harus siap,” ungkap jaksa yang hobi berolahraga, pada Sabtu (4/7/2026).
Bagi Samuel, keberhasilan seorang jaksa tidak hanya diukur dari seberapa banyak kasus yang dijebloskan ke penjara, melainkan seberapa paham masyarakat akan hukum itu sendiri.
Ia memegang teguh prinsip bahwa pencegahan jauh lebih penting daripada penindakan.
Di bawah komandonya di bidang Intelijen, Kejari Talaud gencar melakukan pendekatan preventif melalui dua program unggulan.
Program pertama, Jaksa Masuk Sekolah, yang mengedukasi pelajar terkait literasi hukum, bahaya narkotika, bijak bermedia sosial, hingga rambu-rambu UU ITE agar remaja tidak terjerumus dalam pelanggaran hukum sejak dini.
Selain itu di program Jaksa Menyapa, dikedepankan dialog interaktif yang menyasar aparatur pemerintahan desa.
Samuel kerap menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta kewaspadaan terhadap ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Kita lebih fokus pada pengawasan dan pencegahan, karena itu yang paling penting,” tegasnya.
Melalui visi penegakan hukum yang berkeadilan sekaligus edukatif, Samuel berharap angka pelanggaran hukum di wilayah perbatasan dapat ditekan secara signifikan.
Namun, ia menyadari langkah ini tidak bisa dilakukan sendirian oleh institusi kejaksaan.
“Saya berharap kita bisa bekerja sama dengan masyarakat agar menekan angka pelanggaran hukum,” pungkas Samuel menutup pembicaraan.
Redaksi
