MINAHASA SELATAN, ObjekBerita.id – Di tengah derasnya arus informasi digital dan maraknya penyebaran informasi palsu (hoaks), peran pers yang profesional menjadi benteng utama dalam mencerdaskan masyarakat.
Hal ini ditegaskan oleh Bupati Minahasa Selatan (Minsel), Franky Donny Wongkar, SH (FDW), saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Minsel, Selasa (19/5/2026).
Acara yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Minsel ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Minsel, BPS Minsel, BPN Minsel, Kepala Lapas Kelas III Amurang, Bawaslu Minsel, Asisten 2, dan Asisten 3.
Turut hadir pula Ketua PWI Sulawesi Utara (Sulut) Sintya Bojoh serta Wakil Direktur I Satgas Anti Hoax PWI Pusat, Mercys Loho.
Dalam penyampaiannya, Bupati Franky Donny Wongkar menekankan bahwa kehadiran pers yang sehat, yaitu pers yang independen, bertanggung jawab, akurat, berimbang, serta menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, sangat dibutuhkan oleh masyarakat Minahasa Selatan saat ini.
“Pers yang profesional sangat kita butuhkan untuk menjadi sumber informasi yang terpercaya, sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan,” ujar Bupati Franky Wongkar
Bupati Minsel juga menggarisbawahi bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minsel memandang pers sebagai mitra strategis dalam mendukung jalannya pembangunan daerah.
Kemitraan ini dinilai sangat krusial, terlebih di tengah situasi efisiensi anggaran yang saat ini sedang dihadapi oleh pemerintah daerah.
Meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran, FDW memastikan bahwa ruang komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dan insan pers akan tetap dibuka lebar.
Pemkab Minsel berkomitmen untuk terus memaksimalkan peran fasilitasi yang ada.
“Kami menyadari bahwa apa yang menjadi kebutuhan teknis dari kawan-kawan pers bisa dipenuhi pada saat dan waktu tertentu. Namun, kami memastikan hal tersebut tidak akan menghambat fungsi pers di Kabupaten Minsel,” pungkasnya mengakhiri sambutan.
Melalui sinergi yang kuat antara Pemkab Minsel, PWI, dan seluruh elemen penegak hukum serta lembaga vertikal yang hadir, FGD ini diharapkan mampu melahirkan langkah-langkah konkret dalam menjaga kondusivitas ruang digital di Minahasa Selatan.
TamuraWatung
