MITRA, Objek Berita.id — Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, David H. Lalandos, A.P., M.M., menegaskan secara tegas bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara tidak pernah menginstruksikan kepada Pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjual tiket masuk turnamen Dylan Kandoli Cup.
“Jangan hanya karena inisiatif dan keinginan satu dua orang, terus yang menuai akibatnya adalah Pimpinan Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati serta Pemerintah Daerah secara kelembagaan. Coba cek ke OPD, apa ada instruksi atau petunjuk untuk mendistribusikan tiket?” ujar Sekda Lalandos.
Sekda pun meminta kepada masyarakat termasuk media agar informasi yang diterima dikonfirmasi terlebih dahulu sebelum diekspos ke publik, guna mencegah terjadinya polemik dan pertentangan di tengah masyarakat.
“Kalau semua info yang diterima langsung disebarluaskan tanpa dicek kebenarannya, bisa berakibat terjadinya disinformasi di publik, dan bahaya perpecahan pasti mengintai. Apalagi info-info yang belum tentu benar dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin Mitra tidak berkembang,” tegasnya.
Lalandos menambahkan, Pemkab Mitra tidak anti kritik sepanjang kritik yang diberikan itu benar. “Kalau ada ulah oknum dalam peristiwa ini, ya kritisi dan tindak oknumnya,” ujarnya.
Potongan TKD Berdasarkan Penilaian Kinerja, Bukan Pembelian Tiket
Terkait isu pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang dikaitkan dengan pembelian tiket, Sekda menegaskan hal tersebut tidak benar. Pemotongan TKD merupakan hasil penilaian kinerja dan kehadiran ASN, bukan karena tidak membeli tiket.
“Pemotongan TKD itu hasil penilaian kinerja ASN sesuai undang-undang, bukan karena pembelian tiket. Kalau membaca dari postingan yang beredar, si ASN mengeluh dengan adanya potongan TKD. Tapi pemotongan itu berdasarkan hasil penilaian kinerja dan kehadiran ASN lewat Aplikasi e-Kin yang dikembangkan oleh Pemda. Jadi pemotongan TKD tidak ada kaitan dengan pendistribusian tiket,” tegas Sekda saat diwawancarai Media Rabu 19/082026.
Sekda juga menyayangkan adanya pihak yang membawa nama Pemerintah Daerah terkait penjualan tiket, padahal tidak pernah ada instruksi kepada para OPD untuk menjual tiket agar dibeli staf atau pegawai.
“Saya akan menelusuri terkait hal ini. Jangan hanya ada oknum lalu membawa nama Pemda, apalagi nama Bupati,” tandas Sekda David Lalandos.
(Liputan: Jimmy R)
