MItra, ObjekBerita.id– Bupati Minahasa Tenggara (Mitra), Ronald Kandoli, menerima kunjungan kerja jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Utara di ruang kerjanya, Kantor Bupati Minahasa Tenggara, pada Senin (11/05/26/
Rombongan Kemenkumham Sulut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Hendrik Pagiling, S.H., M.H., didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, serta Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum.
Pertemuan ini menjadi momen penting untuk mempererat kerja sama dan menyamakan langkah antara Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kemenkumham Sulut dalam memperbaiki tata kelola hukum daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Ronald Kandoli menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan dan perhatian Kemenkumham Sulut terhadap pembangunan hukum di daerahnya. Ia menegaskan bahwa sinergitas kedua pihak merupakan kunci utama agar setiap aturan dan kebijakan daerah berjalan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus menjamin pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan adil bagi seluruh warga.
“Pertemuan ini merupakan langkah krusial dalam memperkuat sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Kemenkumham, khususnya dalam penyusunan dan penyempurnaan produk hukum daerah serta pelayanan publik. Kami berkomitmen penuh untuk terus bekerja sama agar kualitas pelayanan hukum dan administrasi di daerah ini semakin meningkat, memberikan manfaat nyata, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat,” ujar Bupati Ronald Kandoli.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulut, Hendrik Pagiling, menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini memiliki agenda strategis yang bertujuan mendukung kemajuan tata kelola pemerintahan di Minahasa Tenggara. Beberapa poin utama yang dibahas meliputi harmonisasi Peraturan Daerah (Perda), peninjauan kinerja Pos Bantuan Hukum (Posbakum), optimalisasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pengembangan potensi kekayaan intelektual daerah, serta sosialisasi aturan Perseroan Perorangan. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kemudahan berusaha dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Pertemuan berlangsung dengan suasana diskusi yang konstruktif dan dihadiri pula oleh pimpinan legislatif daerah, yaitu Ketua DPRD Minahasa Tenggara Sophia Antou, SE, serta Wakil Ketua DPRD Katrien Mokodaser, SE.
Turut mendampingi Bupati Ronald Kandoli dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah David H. Lalandos, AP, MM; Asisten Administrasi Umum Ir. Elly Sangian, ME; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa M. Irwan Abdjulu, SE; Kepala Dinas Pariwisata Selvie Lendombela, MM; perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; serta Kepala Bagian Hukum Setda Dougles Waas, SH, MH.
Pertemuan ini menutup komitmen bersama untuk terus membangun kerja sama yang erat, agar setiap kebijakan dan pelayanan di Minahasa Tenggara berlandaskan hukum yang kuat, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Liputan: Jimmy Rumondor
